ZULFADLI

Komitmen pemberantasan korupsi yang selalu dijanjikan oleh Presiden Jokowi semakin diragukan banyak pihak. Presiden Jokowi terlalu berlebihan menggunakan hak prerogatifnya dengan memberikan remisi dan grasi kepada para koruptor pada saat momen-momen tertentu, terutama di hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan.  Kebijakan tersebut dinilai melukai rasa keadilan dan mencederai upaya berbagai pihak untuk memberantas hangus praktik korupsi di negara kita. Dilihat dari aspek manapun pemberian remisi dan grasi tersebut tidak tepat, dan jelas banyak mengakibatkan efek kepada masyarakat luas, terutama rasa keadilan yang harusnya selalu ditegakkan.  Banyak fakta yang membuktikan kasus korupsi dan koruptor yang notabene dilakukan oleh mantan penguasa di daerah selalu mendapatkan tempat yang khusus, baik pada saat proses penyidikan, pengadilan sampai saat dijalankan putusan tersebut, yang memudahkan mereka dibanding pelaku kasus-kasus yang lain. Kita harus bersi...