ZULFADLI

Saya masih memikirkan Nurdin Abdullah. Bagaimana ia bisa ditangkap KPK masih terlintas di benak saya, meskipun sudah sepekan berlalu peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang membuat warga Sulawesi Selatan geger atas skandal korupsi Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai pemimpin antikorupsi. Penangkapan itu terjadi pada Jumat malam (26/3/2021) hingga Sabtu dinihari (27/2/2021). Belum juga 24 jam setelah Gubernur Nurdin melantik dan mengambil sumpah walikota dan bupati sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Walikota Makassar, hasil pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Ini OTT KPK perdana di kota Makassar, dan langsung mencokok orang nomor satu di provinsi terbesar di Indonesia Timur ini. Gubernur Nurdin diamankan di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan yang sangat megah dan sakral, sering dijuluki White House of Makassar.                                  ...

Rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa pekan belakangan di tengah pelemahan kewenangan lembaga KPK, menunjukkan dengan jelas bahwa ancaman korupsi itu nyata dan terus bertumbuh. Korupsi adalah musuh masyarakat baik lokal, nasional, dan global.  Korupsi bukan hanya masalah tunggal sehingga perlu dipahami dalam konteks lebih luas. Latar belakang suatu negara memiliki pengaruh tersendiri sehingga upaya pemberantasan nya pun tak dapat disamaratakan. Indonesia memiliki sejarah kelam rezim otoritarian yang menguasai hampir seluruh kapital di negeri ini. Rezim yang melahirkan para oligarkis dan kroninya yg memusatkan hampir semua sumberdaya ke lingkaran mereka.  Kemudian setelah runtuh, oligarki ke daerah, menjadi raja kecil. Konteks korupsi di era saat ini jauh berbeda dengan era rezim orba. Apabila sebelum reformasi kapital dikuasai oleh diktator, pada masa saat ini kapital menjadi diktator dalam dirinya sendiri untuk ...

Jika pemerintahan Presiden Jokowi berani tegas mengeksekusi terpidana mati kehajatan narkoba, dengan tujuan efek jera darurat narkoba. Pemerintah seharusnya juga berani mencabut hak koruptor yang mendapat remisi. Butir ke-4 dari 9 program prioritas pemerintahan Jokowi yang dikenal dengan sebutan Nawacita, berbunyi "Kami akan menolak negara lemah dan akan melakukan reformasi sitem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya." Presiden meski turun tangan. Korupsi di Indonesia sudah akut dan mengancam kelangsungan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus membuktikan lewat kebijakan yang diambil. Tidak cukup hanya mengumbar komitmen dan himbauan. Fasilitas remisi bagi koruptor sebagai sinyal kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah memandang korupsi bukan kejahatan serius. Padahal korupsi di Indonesia tidak hanya merusak keuangan negara, tapi juga menghancurkan pranata publik yang utama. Melindungi hak asasi rakyat lebih penting daripada me...

Jalan kekuasaan bukanlah jalan lurus dan mulus, selalu ada yang menggoda hasrat berkuasa, dan pada waktunya sejarah selalu berulang. Bukan hal mengejutkan lagi ketika pejabat publik, mulai tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian divonis menjadi narapidana korupsi. Pada satu kuliah umum yang saya hadiri mengenai penanganan kasus korupsi, Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015, mengatakan setidaknya ada dua motif kenapa orang bisa melakukan korupsi. Pertama, adalah kebutuhan yang mendesak, dan kedua adalah keserakahan akibat gaya hidup mewah para pejabat. Saya paling sepakat dengan motif keserakahan. Sebagai contoh, pejabat level nasional mendapat gaji senilai Rp. 100-200 juta dalam sebulan, ada saja masih merasa kekurangan, sehingga harus memenuhi dengan korupsi. Saya tidak percaya jika ada pelaku korupsi yang mengaku tidak sengaja atau tidak mengerti bisa melakukan korupsi. Saya pun kadang merasa risih ketika melihat para ko...

Pada s ubuh hari 11 April 2017, peristiwa kejahatan keji itu terjadi. Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), tiba-tiba diserang oleh dua orang yang menunggang sepeda motor, setelah menunaikan sembahyang subuh di komplek rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedua pelaku menyiram wajah Novel dengan air keras yang m erusak mata dan rongga pernapasan Novel.   Penyerangan terhadap Novel bukanlah peristiwa kriminal biasa , bukan hanya meneror Novel pribadi, namun menyerang intitusi negara yang terhormat. Teror kepada mereka yang berusaha melawan korupsi.   Novel seperti yang sudah dikenal sebagai p enyidik kasus korupsi kakap , seperti membongkar korupsi simulator SIM di Polri , skandal korupsi Hambalang, megakorupsi proyek e-KTP, suap Ketua Mahkamah Kontitusi Akil Mochtar, dan lain-lain. Kinerja Novel melibatkan tokoh-tokoh besar dari legislator, pejabat pemerintah, perwira polisi , Jaksa, Hakim.   Sangat sulit untuk tidak mengaitk...

(dok. pri) Mahasiswa di kelas saya sering mengajukan pertanyaan : Kapan negara Indonesia bisa bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ?  Bagi saya jawabannya mungkin sama sulitnya dengan pertanyaan penggemar bola: Kapan waktunya Tim Nasional sepak bola Indonesia bertanding di Piala Dunia ? Saya meyakini dua impian besar kita tersebut baru bisa terwujud ketika kita semua manusia Indonesia sekarang ini (lama), telah tergantikan oleh generasi selanjutnya (baru). Itu pun dengan syarat kita serius berbenah. Dari sekarang atau kita terus jalan di tempat, bahkan semakin tertinggal. Saya tak ingin berbicara sepak bola di sini. Saya hanya hendak menumpahkan kekecewaan, sama halnya masyarakat Indonesia kebanyakan, sudah jenuh dan prihatin menghadapi kenyataan para pejabat negara kita yang seharusnya menjadi teladan bersikap anti korupsi, justru bergiliran ditangkap KPK karena menerima uang korupsi. Tapi kecewa dan prihatin pastilah tidak berarti apa-apa. Kita harus...