ZULFADLI

Saya baru saja menyelesaikan buku berjudul  Argumen Pembalikan Pembuktian, sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Sebuah karya ilmiah yang disadur dari disertasi hukum Suhartoyo di Universitas Jayabaya pada 2014. Saat ini Suhartoyo dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Persoalan hukum pada era sekarang menekankan pembaruan terhadap substansi hukum yang mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistik semata.  Sangat menarik pemikiran dan gagasan yang ditawarkan Suhartoyo, bahwa negara mesti mengubah pendekatan dan implementasi dalam memberantas kejahatan korupsi dan juga pencucian uang.  Kita semua paham bahwa t indak pidana korupsi (TPK) dipandang sebagai kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ), dan kejahatan transnasional dan cross border, bahkan kejahatan kemanusiaan ( againts humanity ) Suhartoyo mengutip William J Chamblissn dan Robert B. Sedman menggambar...

Hukum pembuktian diatur dalam buku IV Burgelijk Wetboek ( BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Memuat segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perjanjianperdata. Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berhubungan dengan perkara saja.  Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memeroleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo menyatakan membuktikan mengandung beberapa pengertian: Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, berarti memberikan ke...